akses.co – Pengamat Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo, menegaskan agar pertumbuhan ekonomi Sumut di 2018 tidak terganggu, Pemprov Sumut harus menjaga keamanan menjelang, saat dan sesudah Pemilihan Gubernur Sumut dan Pilkada kab/kota di Sumut.
“Pemprov Sumut harus bisa menjamin keamanan agar pengusaha tidak ragu berinvestasi di tahun agenda politik itu,” katanya dalam Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan, RAPBN 2018 : Pemerataan Pembangunan Yang berkeadilan, di Medan, Rabu (6/9/2017).
Menurut Wahyu hal ini penting, kalau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki upaya keras agar kebijakan pembangunan mendorong peranan investasi.
Sementara Plt Sekdaprovsu Ibnu S Hutomo, mengatakan, pihaknya berupaya agara pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan.
“Upaya itu dilakukan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi,” ujar Ibnu dalam seminar itu.
Dia menyebutkan, pada RAPBD Sumut 2018, pendapatan Sumut sebesar Rp13,010 triliun. Pendapatan itu naik dari APBD Sumut 2017 yang sebesar Rp12,170 triliun. Ibnu menegaskan, kebijakan belanja daerah diselenggarakan dengan memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Hal itu dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dengan cara itu, kata dia, kesejahteraan masyarakat Sumut semakin baik sehingga mendorong penguatan daya beli yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sementara, Kepala Sub Direktorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I, Direktorat Jenderal Anggaran, Didik Kusnaini menyebutkan, pemerintah juga semakin berupaya maksimal untuk membelanjakan keuangan secara berkualitas.
Langkah itu dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk infrastruktur misalnya direncanakan sebesar Rp409 triliun dan program.menekan angka kemiskinan dan kesenjangan Rp 292,8 triliun. “Dengan langkah itu diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018 bisa semakin membaik,” kata Didik.
Dalam RAPBN 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan bisa mencapai 5,4% dari 5,2% pada 2017. (rur)
