akses.co – Regulasi yang mengatur wanita hamil melakukan penerbangan dalam menundaikan ibadah haji perlu direvisi. Meski regulasi itu sudah diatur dalam Keputusan Bersama Dua Menteri, namun jemaah Calon Haji (Calhaj) wanita hamil masih tetap dipersoalkan.
Setidaknya, ini terungkap dalam monitoring penyelenggaraan layanan haji Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Rabu (1/08/2018).
Dalam monitoring layanan haji tersebut, tim Ombudsman berbincang dengan tim dokter penerbangan (flight surgeon) dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah Calhaj.
Menurut Abyadi, bila mengacu pada disiplin ilmu kedokteran penerbangan, ternyata perempuan dalam kondisi hamil tidak boleh melakukan penerbangan. Berapapun usia kehamilannya, sama sekali tidak boleh terbang. Karena ketika seseorang dalam pesawat, secara otomatis akan kekurangan oksigen.
Bila wanita hamil kekurangan oksigen, akan menyebabkan pelebaran jalur persalinan. Kalau ini terjadi, maka akan rentan akan terjadinya keguguran. Apalagi memang jarak tempuh penerbangan itu cukup lama. Lama penerbangan dari Kualanamu ke King Abdul Azis, Arab Saudi itu bisa sampai 8 sampai 9 jam.
Karena itulah, sebenarnya, secara ilmu kedokteran penerbangan, tidak akan pernah merekomendasikan wanita hamil untuk melakukan penerbangan karena akan berpotensi mengakibatkan keguguran. Bila sudah keguguran, secara otomatis akan memasuki masa nifas. Sehingga, dalam kondisi nifas tidak bisa menjalankan ibadah.
Namun, para dokter penerbangan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan para jamaah haji akan sangat dilema. Karena dari disiplin ilmu yang mereka pahami, sebetulnya tidak merekomendasikan wanita hamil untuk melakukan penerbangan yang jarak tempuhnya jauh dan lama. Tapi masalahnya, dalam regulasi di Indonesia, masih membenarkan wanita hamil untuk naik haji yang harus melakukan penerbangan yang sangat lama.
Dalam Keputusan Bersama Dua Menteri, yakni Menteri Agama (Menag) dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 458 tahun 2000 dan Nomor: 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji, masih membenarkan wanita hamil untuk melakukan penerbangan yang penerbangannya cukup lama.
Lebih rinci, aturan itu menyebutkan Calhaj wanita hamil yang diizinkan untuk menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan pada saat berangkat dari embarkasi usia kehamilan mencapai sekurang-kurangnya 14 minggu dan sebanyak-banyaknya 26 minggu.
“Artinya, dari segi regulasi membenarkan. Sedang dari aspek disiplin ilmu, tidak dibenarkan. Inilah yang membuat dilema bagi para dokter penerbangan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan para calon jamaah haji,” papar Abyadi Siregar.
Sehubungan dengan itu, Abyadi Siregar menilai, perlu melakukan revisi atas regulasi yang mengatur wanita hamil melakukan penerbangan dalam menundaikan ibadah haji. “Kita berharap, dalam melakukan revisi regulasi tersebut, dilibatkan para dokter penerbangan. Dengan demikian, dapat menghasilkan aturan yang bisa menyelamatkan kehamilan wanita,” pungkas Abyadi Siregar.
Monitoring layanan haji tersebut dipimpin langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar bersama asisten Ganda Yoga Pangestu dan Ainul Mardiyah. (din)
