akses.co – Masyarakat Kelurahan Belawan Bahagia dan Kelurahan Pekan Labuhan mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Medan,Kamis (22/3/2018) terkait dengan bantuan program masyarakat miskin baik program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program Keluarga Harapan (PKH).
Salah seorang warga, Siti Aisyah, misalnya. Siti mengaungkapkan program KKS sudah berjalan sejak bulan Oktober 2017 dengan pemberian bantuan sembako melalu Bank BRI,tapi bantuan itu hanya sekali saja berjalan,sementara warga lainya ada yang menerima sampai tiga kali.
“Kami kecewa sekali program dijalankan bulan Oktober 2017,tapi kami hanya terima sekali di bulan Februari 2017. Sementara ada pula tetangga kami yang menerima tiga kali mulai bulan Oktober,November dan Desember,” paparnya saat mengadukan nasib ke Komisi B DPRD Kota Medan.
Warga lainnya, Sri mengungkapkan justru sebaliknya ada warga menerima bantuan di bulan Desember,tapi bantuannya diberikan secara berangsur-angsur.”Kekuranganya hanya diterima di bulan Desember sampai Januari, tapi paketnya diberikan satu persatu,” paparnya.
Dalam pengaduannya warga membawa draf nama-nama penerima bantuan yang tidak menerima bantuan sejak bulan November hingga Januari 2018 yang berasal dari setiap lingkungan dan melampirkan bukti struk Bank BRI yang kosong. Umumnya, warga sudah melaporkan masalah ini kepada pihak Bank BRI, tapi belum mendapat jawaban.
Menanggapi hal itu. Anggota Komisi B DPRD Kota Medan,M Yusuf mengungkapkan persoalan tersebut sudah sering dieluhkan warga dan pihaknya pun memanggil Dinas Sosial Kota Medan.
“Ini sudah sering kami terima, bukan hanya di Medan Utara terjadi,tapi hampir merata di Kota Medan.S eluruhnya akibat sistem pendataan yang tidak trasparan. Itu karena Badan Pusat Stasttik saat mendata tidak pernah melibatkan Kepala Lingkungan sebagai ujung tombak yang mengetahui secara langsung kondisi warga.Kita tidak tahu bagaimana sistem pendataan mereka apakah bekerja mencari honor saja atau lainya,” paparnya. (din)
){kind=link}