akses.co – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, dengan belanja sebesar Rp13,471 triliun dan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp12,686 triliun. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp785 miliar lebih.
RAPBD 2018 ini disampaikan Gubsu T Erry Nuradi dalam rapat paripurna DPRD Sumut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan, Selasa (28/11/2017) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Medan.
Erry mengatakan, belanja daerah 2018 yang direncanakan sebesar Rp13,471 triliun lebih mengalami pertambahan Rp7,217 milyar lebih atau 0,05%. Belanja daerah itu diperuntukkan belanja tidak langsung direncanakan Rp9,307 triliun. Sedangkan belanja langsung direncanakan Rp4,164 triliun. “Belanja tidak langsung cukup besar karena ada anggaran Pilkada Serentak 2018 dan rencana bantuan keuangan ke pemkab/pemko,” kata Erry.
Erry juga menyampaikan pendapatan daerah 2018 direncanakan Rp12,686 triliun. Peningkatan pendapatan daerah itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp5,366 triliun yang diprediksi dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Dengan target pendapatan daerah Rp12,686 triliun dengan rencana belanja daerah Rp13,471 triliun, maka APBD 2018 terjadi defisit Rp785 miliar. Namun jumlah pembiayaan pada APBD 2018 direncanakan Rp785 miliar, sehingga jumlah pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp785 miliar, sesuai ketentuannya menjadu penutup bagi defisit anggaran 2018 Rp785 miliar,” pungkas Erry.
Setelah Erry menyampaikan pidato nota keuangannya, pimpinan DPRD Sumut kemudian menerima nota keuangan itu dengan foto bersama sekaligus saling bersenyuman. (rur)
