akses.co – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut 2018 dinilai tidak sehat karena mengesampingkan pembangunan di berbagai daerah yang notabenenya bersentuhan langsung untuk rakyat. Wajar jika pembangunan di Sumut tertinggal jika postur APBD nya dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh program program belanja tidak langsung yang sama sekali tidak ada untungnya untuk rakyat.
Hal itu dikatakan Pangeran Ahmadi, pemerhati anggaran dan kebijakan publik dari Universitas Graha Kirana, Kamis (7/12/2017).
Menurut Pangeran, jika mencermati APBD 2018 Provinsi Sumut ada ketimpangan antara anggaran untuk biaya belanja langsung atau proyek pembangunan, dengan anggaran biaya belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan hal lainnya yang kurang bersentuhan langsung ke masyarakat.
“Jika APBD Sumut 2018 alokasi anggaran untuk belanja langsungnya hanya 31%, sementara anggaran untuk belanja tidak langsungnya itu mencapai 69%, maka dana APBD 2018 nantinya akan banyak digunakan untuk kebutuhan pegawai, dan lembaga lembaga sosial saja,” tandasnya.
Menurut Pangeran, melihat postur anggaran tersebut, maka dapat dipastikan bahwa APBD 2018 condong akan digunakan untuk kesejahteraan pegawainya ketimbang masyarakatnya. Pangeran menilai, memang lumrah terjadi disaat saat momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kepala daerahnya condong mengalokasikan anggarannya untuk biaya tidak langsung. “Hampir diberbagai daerah sebenarnya hal tersebut ditemukan, namun jika perbandingan angkanya 31% dan 69%, rasanya sangat tidak wajar juga,” tandasnya.
Pangeran mencontohkan beberapa keanehan dalam penyusunan anggaran, misalnya Pemprov Sumut mau merevitalisasi seluruh sarana dan prasarana objek pariwisata di Sumut. Jangan sampai biaya koordinasi ke Kab/kota, dana perjalanan dinas, rapat, dan lain lainya itu jumlahnya lebih besar ketimbang apa yang mau di revitalisasi. Hal hal semacam ini kan sering ditemui, dan mudah mudahan di R-APBD tidak ditemukan.
Menurut Pangeran alokasi anggaran belanja tidak langsung tersebut sangat rentan untuk diselewengkan, terlebih ini mendekati momentum Pilkada. Misalnya dana Bantuan Sosial dan Hibah, kedua program ini termasuk dalam anggaran belanja tidak langsung yang rawan digunakan untuk keuntungan pribadi dan kelompok.
Pangeran berharap agar kedepan pemerintah provinsi arah kebijakan pembangunannya selaras dengan pemerintahan pusat. “Jangan giat giat pembangunan itu hanya ada di pusat, namun pembangunan di daerah sangat lemah,” ujar akademis dari Universitas Graha Kirana, Medan ini. (rur/rel)
 Provinsi Sumut 2018 dinilai tidak sehat karena mengesampingkan pembangunan di berbagai daerah){kind=link}