akses.co – Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) secara nasional menyatakan perang dengan daring (penyedia jasa penginapan online) Airbnb.
Hariyadi Sukamdani mengungkapkan hal itu saat temu pers di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PHRI Sumut di Grand Swisbel Hotel, Kamis (7/12/2017). Hadir bersamanya Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana, Sekretaris PHRI Sumut Dewi Juita Purba, Bendahara PHRI Sumut Lily Zainab, Ketua BPP PHRI bidang organisasi Maulana Yusran dan Ketua Panitia Rakerda ke-3 PHRI Sumut Prana Hutabarat.
Hariyadi mengatakan Airbnb merupakan jaringan pasar daring dan penginapan yang memungkinkan pengguna mendaftarkan atau menyewa properti untuk digunakan dalam jangka pendek. Sekarang layanan Airbnb yang berasal dari Amerika Serikat (AS) ini juga telah bisa dinikmati oleh konsumen Indonesia yang ingin mencari tempat penginapan.
Saat ini Airbnb, kata dia, mengklaim sudah memiliki 4 juta lebih tempat penginapan di 39 negara. Tahun lalu, kata Hariyadi, Airbnb mengaku mendapatkan 43.700 unit di Indonesia dengan 10.000 ada di Bali.
“Keuntungan mereka pun bergerak sangat tinggi karena tercatat memiliki keutungan Rp1,150 triliun. Mereka keuntungannya seperti deret ukur tidak lagi seperti deret hitung. Dan kami menyatakan perang dengan Airbnb karena menggerogoti pangsa pasar hotel di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Dia mengatakan Sumut memang belum berdampak tapi dua tahun lagi akan kelihatan. “Di daerah Jawa kita sudah terimbas. Tingkat hunian terus turun dan faktanya mereka tidak mengikuti regulasi yang ada di Indonesia,” jelas Hariyadi.
Menurutnya, PHRI menyatakan perang karena beberapa alasan. “Pertama kami bertarung dengan badan usaha yang tidak terdeteksi. Tidak ada itu badan usaha mereka di Indonesia. Kita tidak tahu melawan siapa sekarang. Mahluknya tidak kelihatan,” kata dia.
Kedua, mereka tidak dikenakan aturan layaknya hotel dan restoran yang harus mengurus izin, amdal dan lain-lain, tegasnya. Ketiga mereka tentu tidak membayar pajak ke pemerintah. “Ini yang fatal. Sebab dari tiap transaksi yang terjadi di Airbnb konsumen membayar tiga persen tapi itu tidak diterima oleh pemerintah.”
Keempat, jelasnya, isu keamanan menjadi krusial karena tidak bisa dideteksi siapa saja yang menginap melalui Airbnb. “Ini menurut saya keanehan-keanehan yang terjadi. Dan yang membuat pengelola industri pariwisata marah karena mereka tak bayar pajak,” tuturnya.
“Membuat mereka hidup di Indonesia apa untungnya. Hotel yang ada malah mereka gerogoti. Kalau mereka menggerogoti hotel yang ada sama saja dengan menggerogoti sumber pajak yang dihasilkan hotel,” tuturnya.
Sebab kalau tingkat Hunian hotel menurun otomatis pajaknya pun ikut turun, kata Hariyadi. “Bayangkan saja Airbnb mengklaim keuntungan yang luar biasa hanya dengan memberi fasilitas kepada pemilik rumah, apartemen, hostel untuk mendaftar di Airbnb. Hampir sama dengan layanan transportasi online. Kalau transportasi online jelas bagi masyarakat menengah ke bawah mereka beli motor lalu menyewakannya,” kata dia.
Airbnb pasti orang yang sudah kelebihan rumah atau tempat tinggal kemudian menyewakannya, ungkap Hariadi. “Kita mau Airbnb dimasukkan dalam illegal accomodation. Karena di Singapura dan Malaysia, menjadikan Airbnb sebagai akomodasi ilegal,” tambahnya.
“Pemerintah harusnya mengatur, karena secara otomatis, pemerintah juga tidak mendapatkan apa pun dari bisnis ini,” kata dia. Menurutnya, perusahaan tersebut tidak adil lantaran perusahaan-perusahaan perhotelan dengan investasi yang cukup besar bisa terganggu bisnisnya. Lewat kondisi ini, pertumbuhan bisnis hotel juga agak berat. Dengan pasokan hotel yang ada saat ini sudah terlalu banyak ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan penginapan dengan metode sharing economy membuat kinerja bisnis hotel lebih berat.” Jika pun bisnis, maka persaingannya harus fair, kata dia.
Selain berbicara tentang Airbnb, Hariyadi Sukamdani juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan industri perhotelan dan restoran. Termasuk bencana alam Gunung Agung yang dekat dengan Bali menurutnya, akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisata tahun ini.
“Biasanya rata-rata kunjungan ke Bali sampai 20.000 orang per minggu sekarang tinggal 6.000 orang saja,” ucapnya. “Ya pemerintah dan pelaku industri Pariwisata punya tugas berat menjaga arus kunjungan. Ada banyak ganjalan yang muncul tapi mudah-mudahan bisa kita lewati,” tuturnya.
Sedangkan terkait pengembangan Danau Toba sebagai destinasi utama wisata, Hariyadi menekankan pentingnya kesiapan industri di daera itu melakukan terobosan pelayanan. “Saya fikir dulu memang ada stagnasi di sana ya. Sehingga fasilitas hotel misalnya minim. Nanti kalau sudah meningkat, maka hotel dan restoran di sana harus berbenah menyajikan servis dan layanan yang baik,” tuturnya. (rur)
 Airbnb.){kind=link}