akses.co – JR Saragih dinilai mempermalukan Partai Demokrat karena kegagalannya mencalonkan diri di Pilgub Sumut 2018. Pencoretan JR-Ance oleh KPU Sumut karena legalisir ijazahnya tidak diakui menunjukkan ketidaksiapan JR untuk bertarung memperebutkan kursi orang nomor 1 di Sumut.
“Padahal, disaat yang sama, Demokrat tengah membangun citra baik sekaligus eksistensinya di tengah masyarakat jelang Pemilu Serentak 2019,” ungkap pengamat politik Faisal Riza dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut kepada wartawan di Medan, Jumat (16/3/2018).
Faisal Riza berpendapat sinis terkait pengakuan JR tentang ijazahnya yang hilang dan mengharuskannya mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI). Menurutnya, publik menilai hilangnya ijazah JR sebagai drama.
“Ini menunjukkan dia tidak siap. Misalnya legalisir ijazah tidak sah, dia kan punya ijazah. Mestinya ijazah aslinya itu difotokopi kembali. Kan yang dileges itu hanya fotokopi,” papar Riza.
“Kesannya, JR sedang bermain-main. Kalau iramanya seperti ini, ini soal kredibilitas bagaimana seorang pemimpin teledor seperti itu? Kalau dokumen penting di saat penting hilang, lalu kita membayangkan dia jadi gubernur bagaimana dokumen negara, milik masyarakat hilang?” tambahnya pula.
Pencoretan JR-Ance oleh KPU Sumut karena legalisir ijazah menurutnya memunculkan preseden buruk bagi Demokrat. “Saya kira, SBY harus beri teguran, bahkan sanksi. Ini kalau dikaitkan semangat baru, semangat baru bagaimana? Apalagi komando Satgas itu AHY. Bagaimana dia mensupervisi itu? Bolehlah dibicarakan lagi kira-kira Demokrat sudah betul enggak memilih JR,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Kerja Kehumasan (Pokja Humas) Sumut, H. Idrus Djunaidi menekankan, apa yang terjadi pada Pilgub Sumut kali ini akan sangat berimplikasi terhadap nama baik dan elektabilitas Partai Demokrat di 2019. Bagi dia, pendapat bahwa Demokrat memunculkan JR sebagai calon dari internal partai, meleset dari tujuan.
“Saya faham bahwa Demokrat mencalonkan JR supaya memanaskan mesin partai untuk 2019. Tapi, saya tidak melihat juga JR Saragih menggerakkan partai Demokrat secara paripurna dalam konteks pemenangan Pilkada,” ungkapnya.
Indikasinya, kata dia, JR-Ance sampai saat ini tidak mempunyai markas tim pemenangan. Bahkan, masih ada resistensi dari kader internal terhadap pencalonan JR pasca kisruh Musda yang memilih JR secara aklamasi sebagai Ketua DPD Demokrat Sumut dan tim JR yang melakukan tugas-tugas pemenangan tak lebih dari keluarga serta orang-orang di Simalungun.
“Kalau JR memang serius, mestinya sejak jauh hari tim sukses dan markas pemenangan sudah terlihat bekerja. Ini kan tidak! Nah, kalau penetapan calon dijadikan alasan, menurut saya itu cuma pembelaan diri. Calon lain sebelum ditetapkan pun sudah punya markas dan timnya sudah bekerja,” pungkasnya. (din)
