akses.co – Pemko Medan sejak dua pekan terakhir mulai menertibkan tiang reklame yang menyalahi aturan, bangunan yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), dan pedagang yang mendirikan lapak di atas parit. Langkah tersebut pun menuai apresiasi dari beragam pihak.
Salah satu pihak yang mengapresiasi Ketua Jong Medan, Abdullah Sitorus.
Abdullah menilai, ketegasan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin itu merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan visi Medan Rumah Kita.
“Visi Medan Rumah Kita tidak akan pernah terwujud jika banyak terjadi pelanggaran dalam tata kelola insfrastruktur kota. Kami sangat mengapresiasi keberanian dan ketegasan Walikota Medan dalam menegakkan aturan itu,” ungkapnya.
Menurutnya selama ini tiang reklame ilegal sangat mengganggu estetika Kota Medan dan pengguna jalan. “Seluruh masyarakat pasti mengidamkan kota yang indah dan ramah untuk pejalan kaki. Selanjutnya Pemko Medan juga harus menata setiap tiang reklame yang menganggu nilai estetika kota,” jelasnya.
Sementara untuk pedagang kaki lima (PK5) yang digusur karena mendirikan lapak di atas parit atau badan jalan, Abdullah meminta PD Pasar untuk segera melakukan relokasi.
“Pedagang kaki lima punya kewajiban mencari nafkah untuk anak-anaknya. Hal itu menjadi kewajiban PD Pasar. PD Pasar harus memfasilitasi para pedagang yang digusur agar dapat memiliki atau membeli lapak yang tidak melanggar aturan,” tandasnya.
Jika tiang reklame, bangunan, dan lapak pedagang mengikuti aturan yang berlaku, Abdullah yakin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tidak lagi mengalami kebocoran. Bahkan semakin meningkat. (eza)
