akses.co – Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan pendestrian. Pasalnya, banyak kawasan pejalan kaki dijadikan lokasi parkir.
Parahnya lagi, kawasan yang semula dijadikan untuk para pejalan kaki dijadikan parkir khusus dan dibanderol dengan tarif yang cukup besar. Salah satu contoh di Merdeka Walk. Untuk kendaraan roda empat untuk parkir di areal pendestrian dikenakan Rp15.000 per kendaraan. Bahkan, pihak keamanan salah satu pusat jajanan kuliner di Kota Medan itu tidak takut menyebutkan bahwa kawasan itu parkir khusus. “Ini parkir khusus bang. Rp15.000 untuk sekali parkir. Kalau tidak mau, parkirkan tempat yang lain,” ungkap salah satu sekuriti pusat jajanan kuliner tersebut, Senin malam (7/5/2018).
Lebih parahnya, meski parkir tepi jalan umum tidak ada karcis diberikan dan pembayaran di muka. “Bayar sekarang bang,” tambah juru parkir.
Salah satu pengunjung Merdeka Walk yang ditemui akses.co, Andika, (33) mengungkapkan, hal tersebut sudah tidak benar. Selain melanggar aturan, bukti pembayaran retribusi parkir tidak ditunjukkan. “Mau apa namanya, retribusi ataupun pajak parkir, harus serahkan karcisnya. Itu bukti kita sudah berkontribusi sama negara. Hal ini harus ditindak. Bayar di depan pula. Udah kalah mall. Kalau jelas, Rp50.000 pun tidak ada masalah. Pemko Medan melalui dinas terkait jangan tutup mata,” tegasnya.
Kejadian ini menunjukkan tindakan penggembosan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai tidak efektif. Pasalnya, masih banyak pelanggaran terjadi. Hal ini kemungkinan dikarenakan penertiban dilakukan di tempat – tempat tertentu. (eza)
