Jakarta, akses.co – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menyoroti sejumlah hal terkait peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday yang jatuh pada hari ini, Jumat, 1 Mei 2020. May Day kali ini menjadi duka mendalam bagi pekerja di seluruh dunia.
Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, menuturkan bahwa peringatan May Day kali ini menjadi duka mendalam bagi pekerja di seluruh dunia. Sebab, pandemi Covid-19 berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan sepihak di beberapa perusahaan.
Tak hanya itu, banyak buruh tidak dibayarkan gajinya dan terancam tak menerima tunjangan hari raya (THR). Perusahaan berdalih kondisi keuangan tertekan akibat pandemi corona.
Menurut Mirah, perusahaan seharusnya lebih memperhatikan nasib pekerjanya, tidak hanya mementingkan pendapatan dan laba dalam kondisi seperti ini.
“Kami mendesak pemerintah untuk tegas dalam kebijakannya, agar perusahaan tetap membayar penuh gaji dan THR pekerjanya serta memberikan insentif khusus dan terbatas pada perusahaan yang terdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima akses.co, Jumat (1/5).
Selain itu, ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang bersikeras melanjutkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bersama DPR. Sejak awal, isi RUU Cita Kerja tersebut menuai banyak kritik dan penolakan dari serikat pekerja dan elemen masyarakat lain.
Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk menarik kembali RUU Cipta Kerja yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha, sebaliknya sangat merugikan pekerja.
“RUU Cipta Kerja akan menghilangkan kepastian jaminan kerja, jaminan upah dan jaminan sosial, sehingga rakyat akan semakin sulit mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” katanya.
Selain itu, Aspek Indonesia juga meminta pemerintah membatalkan program kartu prakerja. Menurut mereka, program tersebut tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Ia menilai anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program kartu prakerja sebaiknya dialihkan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat dan jaring pengaman bagi korban PHK. Dalam hal ini, ia meminta DPR ikut serta memberikan usulan penarikan program kartu prakerja.
“Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online,” ucapnya.
