akses.co – Puluhan mahasiswa USU dan Polimedia Medan menggelar aksi demo menolak kenaikan harga Pertalite yang mulai berlaku Sabtu (24/3/2018). Pertalite mengalami kenaikan Rp 200 menjado Rp 7800. Mahasiswa juga mempertanyakan kesediaan Premium atau bersubsidi yang langka di SPBU.
Presiden Mahasiswa USU, Wira Putra mengatakan kenaikan harga pertalite tersebut dilakukan tiba-tiba tanpa ada informasi pemberitahuan baik dari pusat maupun daerah. Padahal sebelumnya, pada 20 Januari 2018, pemerintah juga menaikkan harga Pertalite sebesar Rp 100 per liternya.
“Pemerintah selaku menggunakan jurus lama untuk menjawab perihal kenaikan ini dengan alasan harga minyak dunia mengalami kenaikan. Padahal Menteri ESDM beberapa waktu lalu menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dan listrik hingga 2019. Sungguh ironi, meski belum dirasakan dampak kenaikan BBM, namun cepat atau lambat pasti dirasakan,” ujarnya.
Ketika harga BBM naik, lanjut Wira, harga kebutuhan pokok akan turut naik dan memaksa ongkos transportasi juga mengalami kenaikan. Dan budaya dinamika kerja akan membawa ancaman pemecatan terhadap buruh. Pemerintah dituntut untik melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum mengambik kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
“Pemerintahan Mahasiswa USU menyatakan sikap, menolak kenaikan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah harus menjami stok ketersediaan BBM, bangun kekuatan politik yang didasari semangat kedaularan rakyat dalam aspej energi dan melaksanakan nasionalisasi aset-aset negara terutama perusahaan pengelola minyak dan gas,” tambahnya.
Ketua Komisi A DPRDSU, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan ia sendiri menolak kenaikan BBM jenis Pertalite tersebut, ia menegaskan sudah berulang kali mengkritik Pertamina terkait harga Pertalite yang tinggi sementara BBM jenis Premium tidak tersedia atau langka di SPBU-SPBU. “Kalau memang harga Pertalite harus naik, ketersediaan Premium di SPBU harus terjaga. Tidak hanya premium, hari ini Bio Solar pun juga sudah tidak ada lagi. Ada yang salah dengan Pertamina ini. Tapi DPRD saja yang mengkritik tidak didengarkan,” ujarnya.
Anggota DPRDSU lainnya yang menerima mahasiswa, Leonard Samosir dan Sutrisno Pangaribuan menyampaikan ini tanggungjawab semua pihak, dan mahasiswa bertanggungjawab untik mengkritisi kebijakan pemerintah. Ia menyebutkan aspirasi dari mahasiswa tersebut akan disampaikan dan diteruskan kepada komisi terkait agar digelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina. (rel)
.){kind=link}