akses.co – Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu memproyeksikan lifting gas nasional akan meningkatkan seiring dengan upaya mendorong penambahan pembangunan satu kilang gas alam cair di Train 3 pada proyek Tangguh LNG di Teluk Bintuni.
Hal itu diungkapkan Gus Irawan Pasaribu, ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup, Jumat (9/2/2018), melalui sambungan telefon menyikapi proyeksi produksi gas nasional dari proyek Tanggung yang selama ini menjadi salah satu sumber utama aliran gas di Indonesia.
Dia mengatakan banyak aspek yang harus dilihat terkait fungsi pengawasan dalam kunjungan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Komisi VII DPR ke Tangguh LNG (liquified natural gas). Antara lain terkait rencana pembangunan Train 3 yang Plan Of Development (POD) sudah disetujui dan cost recovery-nya juga disetujui dan akan dibangun dalam 2 tahap, kebutuhan anggaran sekitar 8 miliar dolar AS.
Menurutnya, secara spesifik Komisi VII ingin tahu Plan Of Development Train 3 yang mereka kerjakan sesuai atau tidak. Dari pantauan tim kunjungan spesifik Komisi VII saat ini masih on progress sekitar 30-35 persen fisik dan non fisik. Pembangunan kilang baru yang sedang dikerjakan menjadikan kekuatan baru dalam penambahan dan peningkatan lifting gas nasional, saya kira ini akan besar sekali, jelas Gus.
Dia juga mengapresiasi upaya Tangguh LNG dengan melakukan pengembangan terhadap sumur-sumur baru. Komisi VII juga menyempatkan mengecek jumlah sumur baru yang sedang dikembangkan. Menurutnya, terkait target pencapaian yang sudah dicanangkan Rencana Kerja Tangguh LNG tahun 2017 memang ada yang tidak tercapai. Dari target 117 kargo hanya terpenuhi 110 kargo sehingga apa yang menjadi kendala dalam target capaian tersebut harus dilihat dari berbagai aspek. Apakah terkait dengan regulasi, atau terkait masalah teknik, ataukah terkait dengan soal-soal lainnya, tuturnya.
Selain itu, kata Gus Irawan yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI ini, nilai tambah kehadiran Tangguh LNG salah satunya dari serapan tenaga kerja lokal. “Sudah hampir seluruhnya merupakan tenaga kerja asli indonesia. Menurut pihak Tangguh LNG sudah 55 persen mengakomodir tenaga-tenaga kerja asal Papua,” ujarnya.
Menurut Gus, selain berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gas, pemanfaatan kelebihan tenaga listrik (excess power) LNG Tangguh Teluk Bintuni harus dimaksimalkan untuk masyarakat sekitar. Terutama wilayah Papua Barat. Temuan Komisi VII menunjukkan ada tujuh kampung yang penduduknya tidak mau menjadi pelanggan PLN karena komunitas di sana menganggap pasokan listrik tersebut merupakan bagian dari corporate social responsibility (CSR) BP Tangguh yang berlangsung sejak tahun 2014.
Sementara itu, menurutnya, di sisi lain PLN yang menyalurkan listrik ke masyarakat Papua Barat harus membayar pada BP Tangguh. Kalau tidak segera selesai ini menjadi persoalan, tentu PLN di sana akan terus menggantung dan rugi (losses), sementara BP Tangguh merasa sudah mengerjakan tugasnya dengan menerangi kawasan Teluk Bintuni dan sekitarnya. Hal lain juga terkait keberlangsungan Train 1 dan Train 2 agar tetap berjalan dengan baik.
Saat Komisi VII berkunjung ke proyek tanggung mereka disambut Director of Government & External Interface Management – Tangguh LNG Expansion Project, Ngurah Kresnawan. Kedatangan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Tangguh LNG untuk melihat lebih dekat fasilitas produksi dan memantau pekerjaan pembangunan proyek Tangguh Train 3.
DPR RI menjalankan fungsi pengawasan di sektor migas sebagai salah satu sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa negara dan kesejahteraan rakyat. Tangguh LNG merupakan suatu pengembangan unitisasi dari enam lapangan gas terunitisasi yang terletak di wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat. (rur)
,){kind=link}