BATU BARA, aksesco.id – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Ir. H. Hakim enggan memberikan keterangan saat dikonfirmas mengenai Belanja Tidak Terduga Pengelolaan Dana Darurat & Mendesak dengan anggaran yang begitu fantastis hingga Rp. 2,2 Miliar, Senin (18/09/2023).
Dilansir dari laman Sirup LKPP Kabupaten Batu Bara (https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/swakelola/D504) dengan kode RUP 34827273, tahun anggaran 2023 satuan kerja BKAD menganggarkan Rp. 2.232.800.000 untuk kegiatan Belanja Tidak Terduga_Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
Kegiatan ini, BKAD Batu Bara membuat volume pekerjaan 1 tahun dengan sumber dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara dengan jadwal pelaksanaan kontrak di mulai Januari 2023 hingga berakhir Desember 2023.
Melihat anggaran yang begitu fantastis ini, wartawan mencoba mengkonfirmasi Kepala BKAD melalui pesan dan telpon WhatsApp nya, untuk menanyai perihal Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak ini dihabiskan kemana saja.
Hingga berita ini dilayangkan kemeja redaksi wartawan terus berupaya mengkonfirmasi Kepala BKAD, namun belum dapat merespon panggilan.
Melihat sikap Kepala OPD yang seperti ini, tampaknya anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2022 kemaren dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatra Utara yang diserahkan Gubsu Edy Rahmayadi kepada Bupati Ir. Zahir, M. Ap melalui wakil, tampaknya hanya isapan jempol belaka.
Pasalnya Kepala OPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, enggan membukakan informasi ke publik atas pengelolaan APBD yang digelontar.
Sebagai bahan pertimbangan, sebelumnya pada penganugerahan KIP itu, Gubsu Edy Rahmayadi meminta para Bupati dan Walikota se-Sumatra Utara untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi terkait Keterbukaan Informasi Publik serta menjadikan Anugrah KIP tahun 2022 sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik lagi.
Untuk itu, publik meminta kepada Bupati Batu Bara Ir. Zahir, M. Ap agar segera mengevaluasi Ir. H. Hakim sebagai Kepala BKAD yang telah mencoreng penganugerahan KIP yang telah diterima. (firs)
