akses.co – Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang tarif retribusi berbagai perizinan dan meminta kerjasama Pemko Medan untuk bekerjasama membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk tanpa penyediaan rumah pengganti.
Kedua permintaan Henry Jhon Hutagalung itu diungkapkannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Medan 2018 di Hotel Emerald Garden yang digelar mulai 26-28 Maret 2019.
“Bahwa perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang berbagai perizinan agar masyarakat paham berapa biaya resminya,” ungkapnya.
Selain itu, Henry Jhon Hutagalung juga meminta agar penggusuran rumah penduduk tidak dilakukan tanpa menyediakan rumah pengganti. Untuk menguatkan hal itu, dibutuhkan payung hukum yang kuat.
“Makanya, kami minta kerjasama Pemko dalam pembahasan Ranperda hak inisiatif DPRD tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk tanpa penyediaan rumah pengganti yang saya gagas untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya. (din)
 Kota Medan 2018 di Hotel Emerald Garden yang digelar mulai 26-28 Maret 2019.){kind=link}