akses.co – 21 guru honor dari berbagai sekolah negeri dan swasta di Kota Medan meminta agar statusnya ditingkatkan menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS). Permintaan itu mereka sampaikan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD lantai II gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Rabu (14/3).
Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala mengungkapkan para guru honor ini sudah layak diangkat menjadi PNS, mengingat masa kerjanya lebih dari 12 tahun.
“Jadi mereka berharap ada rekomendasi dari DPRD Medan agar SK mereka yang selama ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, SK Kepala Sekolah dan SK Kepala Yayasan ditingkatkan menjadi SK Walikota Medan dan selanjutnya minta diangkat menjadi PNS. Agar tuntutan mereka bisa segera direspon, syaratnya harus ada rekomendasi dari DPRD Medan,” ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Rajuddin akan mengupayakannya, sebab kata Rajudin Kabupaten/Kota lainnya bisa, kenapa Medan yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang begitu besar kok tidak bisa.
“Selama itu tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan, kita mendukungnya. Menginat honor yang mereka terima selama ini sangat jauh dari harapan, jauh dari Upah Minimum Kota dan bahkan boleh dikatakan tidak sesuai dengan pengabdian dan tanggungjawabnya dalam membantu mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya.
Rajuddin menambahkan honor yang mereka terima setiap bulan bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu sangat minim, karena hanya Rp 300 ribu sampai 500 ribu per bulan,
“Jelas ini cukup memprihatinkan, bagaimana mereka akan menghidupi keluarga jika yang diperoleh dibawah harapan,” pungkasnya. (din)
.){kind=link}