akses.co -Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Solidaritas Driver Online Roda 2-Medan Sekitarnya (FoSdor2-MS) mengadukan nasib kepada Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, di ruang pimpinan gedung DPRD Kota Medan, Selasa (20/03/2018).
Para pengemudi ojek online itu meminta agar perusahaan apilkator baik PT Gojek Indonesia dan PT Grab untuk menghentikan sistem pembekuan atau suspended dan membatasi driver baru dan meminta perusahaan agar mengatasi orderan fiktif.
“Kami berharap kiranya pihak DPRD Medan dan instansi lainya agar membuat regulasi hukum atau pun peraturan daerah untuk melindungi kami sebagai pengemudi ojek online. Karena sampai sekarang perusahaan kami bernaung, terus melakukan penerimaan, sementara kami yang bekerja di lapangan semakin kesulitan,” keluh Ketua Fosdor2-MS, Joko Pitoyo.
Pitoyo menambahkan selama ini pihak perusahaan belum seutuhnya memperhatikan kesejahteraan dan kelayakan para pengemudi online, termasuk melakukan penertiban orderan fiktif.
“Kami sudah bekerja mati-matian di lapangan untuk mendapatkan bonus. Tapi akibat adanya sistem orderan fiktif semua hasil keringat kami hilang. Jadi, kami berharap para wakil rakyat memanggil pihak aplikator sehingga orderan fiktif yang saat ini semakin marak bisa diatasi,” ungkapnya.
Ia menyatakan akibat adanya sistem orderan fiktif yang masuk berimbas kepada para pengemudi online yang harus terkena penghentian. “ Sistem suspended ini sangat-sangat merugikan kami. Kami sangat mohon perlindungan karena kita tidak tahu siapa pemain orderan fiktif ini,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung mengungkapkan pihaknya akan segera memanggil pihak aplikator dan pihak lainya termasuk Dishub dan Organda untuk menyelesaikan masalah ini.
“Segera akan kita lakukan pertemuan, sehingga seluruh persoalan yang dikeluhkan ini bisa kita ambil solusi terbaik. Kita akan kordinasikan masalah ini ke Komisi D untuk membuat RDP dan memanggil pihak terkait,” ungkapnya. (din)
