akses.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memberdayakan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bukan sekedar digusur dan selalu dihadapkan dengan kekerasan berupa penertiban oleh Satpol PP bahkan tidak jarang terjadi kontak fisik.
Di acara hari aspirasi Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Kamis (22/02/2018), Sekretaris Fraksi DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi mengungkapkan bagi PKS, PKL adalah aset yang berharga dan harus diberdayakan.
“Namun, kami melihat Pemko Medan tidak memiliki grand design soal penataan PKL ini, ini yang kami tuntut sejak lama,” ungkapnya dalam acara yang bertajuk PKL Ditata atau Digusur.
Salman Alfarisi menilai permasalahan PKL harus menjadi perhatian serius Pemko Medan. Soalnya, selama ini, Salman melihat penataan PKL yang dilakukan Pemko Medan terkadang dilakukan dengan cara refresif.
“PKL ini urusan serius, maka dari itu perlu adanya Grand Design yang disiapkan Pemko Medan. Mau seperti apa PKL Kota Medan dibuat. Jangan ada kesan PKL seolah-olah sampah atau pengganggu yang harus disingkirkan,” ujarnya.
Salman menyadari PKL adalah bagian dari Kota Medan dan masalah PKL bukan semata urusan Walikota Medan melainkan sudah harus menjadi urusan bersama.
“Walikota Medan harus memimpin langsung penataan PKL ini, disamping Walikota merupakan Kerua Forkopimda, dengan itu Walikota Medan bisa melakukan komunikasi lintas dan langsung dengan lembaga lainnya seperti Polresta, Dandim dalam menyelesaikan maslaah PKL ini,” pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah PKL yang hadir di forum hari aspirasi menyampaikan banyaknya pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Pungutan yang diminta kepada para PKL terkadang menggunakan dalih uang keamanan, uang kebersihan dan uang sampah.
“Kami terkadang dipungut uang sampah, uang keamanan. Itulah yang kami alami sekarang, jika ada penertiban kami terpaksa main kucing-kucingan,” jelas War Johan selaku PKL di Pasar Halat. (din)
