akses.co – PDAM Tirtanadi berharap PT Kereta Api Indonesia (KAI) ikut mengamankan lokasi pemasangan pipa air di sepanjang jalur kereta api yang saat ini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sebab lahan tersebut merupakan milik PT KAI yang disewa PDAM Tirtanadi untuk pemasangan pipa air.
“Kita komunikasikan juga dengan KAI, dan KAI sudah tahu karena rumah itu kan sudah puluhan tahun di situ. Kita sulit juga karena yang punya lahan kan KAI,” kata Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo, di gedung DPRD Sumut, Senin (30/10/2017).
Sutedi mengungkapkan, banyak pipa PDAM Tirtanadi tertanam di bawah rumah penduduk, terutama dari Jalan Mahkamah sampai Deli Tua. Pipa tersebut ditanam di jalur hijau milik PT KAI sejak tahun 1988. Bahkan ada pipa yang dipasang sejak zaman Belanda yakni tahun 1908.
“Kenapa kita pasang di jalur KAI? karena sepi dan lurus, pemindahannya juga gampang. Dulu kan belum ada rumah di atasnya. Tapi seiring berjalannya waktu, jalur itu nggak berfungsi dan menjadi pemukiman di sepanjang jalan itu sehingga mengganggu perawatan pipa,” ujarnya.
Sutedi menuturkan, keberadaan rumah warga di atas pipa tidak saja menyulitkan perawatan pipa, tetapi juga menambah beban pipa itu sendiri sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti pecahnya pipa belum lama ini.
“Sama kalau kita tinggal di tempat yang nyaman, itu lebih sehat, lebih fit. Tapi kalau kita tinggal di tempat kumuh ya kita kurang sehat. Pipa begitu juga, kalau di atasnya nggak ada rumah akan lebih aman. Tapi kalau ada rumah kurang bagus. Memang seharusnya kan gak boleh ada aktifitas di atasnya karena mengganggu,” jelasnya.
Sutedi mengakui ada faktor lain yang juga menjadi sebab pecahnya pipa hingga menyebabkan terganggunya distribusi air.
“Banyak faktor juga, selain pipa sudah tua, ada water hamer juga di situ, dan ada tempat pembuangan udara, terus ketutup lantai rumah warga, kemungkinan teknis ada getaran juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berencana merelokasi jalur pipa ke tempat yang lebih aman dan mudah dijangkau sehingga memundahkan perawatan dan perbaikan bila terjadi kendala. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan PT KAI terlebih dahulu terkait penertiban rumah warga yang menjadi pemukiman liar tersebut.
“Kita akan komunikasi dengan KAI, ada nggak rencana mereka untuk melakukan penertiban rumah-rumah ini. Itu rumah liar, kan itu tanah PT KAI, jalur hijau mereka, pasti mereka (warga) tidak punya surat. Kalau jalur ini difungsikan kembali oleh KAI seperti jalur Kualanamu, ya kita nggak jadi relokasi. Tapi kalau mereka tidak punya program itu ya kita akan pikirkan relokasi jalur,” ucapnya.
Untuk merelokasi jalur pipa tersebut, PDAM Tirtanadi masih melakukan penghitungan yang nantinya akan disampaikan kepada Pemprov Sumut.
“Kalau dimungkinkan kita cari jalur lain yang mungkin bisa dan mencari pendanaan darimana. Ini lagi kita hitung darimana jalurnya, akan kita hitung panjangnya berapa, budgetnya, nanti kita lapor ke Pemprov apakah kita mencari bantuan. Kalau kecil ya dana kita sendiri, tapi kalau besar apakah kita menggunakan APBN, APBD, sharing atau bagaimana. Ini dulu kan proyek bantuan dari IDB, dari loan-nya Tirtanadi,” terangnya.
Mengenai kebocoran pipa yang mengakibatkan terganggunya distribusi air di sebagian besar wilayah Kota Medan lalu, Sutedi meminta maaf kepada warga Kota Medan. Menurutnya ini kejadian luar biasa yang terjadi di luar prediksi.
“Ini musibah, tidak kita sengaja. Sebenarnya pipa ini kalau normal saja itu ya tidak sampai kita matikan aliran (shutdown), kemarin agak ekstrim lah. Tapi kan ini bukan sering terjadi, berapa puluh tahun gak pernah terjadi kan. Kalau bocor biasa kita gak sampai shutdown. Ini memang di luar prediksi,” bebernya. (rel/rur)
 ikut mengamankan lokasi pemasangan pipa air di sepanjang jalur kereta api yang saat ini sudah menjadi pemukiman penduduk.){kind=link}