akses.co – Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) menghelat diskusi publik bertema Toba Informal Meeting Rabu (25/7/2018) pekan lalu.
Dari pertemuan yang membahas tragedi KM Sinar Bangun itu, RSCC menyampaikan beberapa rekomendasi.
Juru Bicara RSCC Saharuddin, Minggu (29/7/2018), ada sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat terkait tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba 18 Juni 208.
Terutama yakni pencarian korban hilang KM Sinar Bangun yang diberhentikan, mutlak harus dilanjutkan kembali.
“Negara harus mutlak melanjutkan pencarian,” kata Saharuddin.
Menurutnya, hal tersebut masih mungkin untuk dilaksanakan. Ada beberapa alasan, di antaranya pada saat diberhentikan, pencarian baru berlangsung dua minggu.
“Bahkan tiga hari sebelum Pemerintah menghentikan pencarian, Basarnas telah menemukan titik ordinat dimana kapal dan para korban terletak dan temuan itu sudah diumumkan ke publik melalui media massa,” kata Saharuddin.
Alasan lainnya, pemerintah belum menggunakan alat yang ada di Indonesia, yang sesuai keterangan Kepala BPNB di Tigaras, sebenarnya ada di Jawa Timur.
“Pemerintah belum bekerja maksimal,” kata Saharuddin.
Oleh karena itu harus terus diperjuangkan melalui saluran gerakan kemanusiaan tingkat nasional maupun international.
“Terhadap hal tersebut Ratna Sarumpaet Crisis Centre adalah lokomotif pergerakannya,” imbuh Saharuddin.
Rekomendasi kedua, RSCC mendesak DPR RI membentuk pansus dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan evakuasi Korban KM Sinar Bangun dilanjutkan
“Kami juga menuntut Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mengumumkan bahwa tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun sebagai musibah nasional, dan karena tragedi itu akibat dari kelalaian Pemerintah, maka Presiden RI berkewajiban memimpin kelanjutan Evakusi Korban KM. Sinar Bangun sebagai komitmen kemanusiaan dan tanggung jawabnya selaku kepala negara dan kepala Pemerintahan,” tandas Saharuddin.
RSCC segera membentuk tim teknis terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aktvis kemanusiaan, pemerhati lingkungan hidup dan perwakilan peserta Toba Informal Meeting untuk meminta dukungan dunia International (PBB atau NGO International)
“RSCC juga akan melakukan perlawanan hukum dan budaya,” tegas Saharuddin.
RSCC juga merekomendasikan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi dan kinerja Badan Otorita Danau Toba (BODT). (rel)
 menghelat diskusi publik bertema Toba Informal Meeting Rabu (25/7/2018) pekan lalu.){kind=link}