akses.co – Setelah Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipastikan masyarakat daerah itu membutuhkan sosok pemimpin yang bersih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batu Bara 2018.
Diketahui, dari amatan wartawan beberapa waktu terakhir, sudah muncul beberapa nama yang ingin bertarung di Pilkada Batu Bara 2018. Diantaranya, Zahir (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut), Darwis (Kadis Pendidikan Kab Batu Bara), Elfi Haris (pegawai Dirjend Bea dan Cukai di Pekanbaru), Selamat Arifin (Ketua DPRD Batu Bara), Baharuddin Siagian (Kadispora Sumut) dan Azrai Rangkuti (Ketua DPC PPP Batu Bara). Baliho dan alat peraga yang mengenalkan nama-nama itu sudah bermunculan di seluruh Kab Batu Bara.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Faisal Riza, mengatakan, masyarakat Kab Batu Bara harus mulai mencari figur yang lebih baik dari sebelumnya. Sebab sebagai daerah potensial, pembangunan di Batu Bara harus terus ditingkatkan. “Pilkada 2018 adalah momentum untuk memperbaiki keadaan. Dengan tertangkapnya bupati sebelumnya, Batu Bara butuh sosok yang bersih,” ujarnya, Jumat (6/10/2017).
Selain sosok yang bersih, tidak terindikasi korupsi, figur yang diperlukan Kab Batu Bara untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan tentu saja, sosok yang sudah dikenal luas masyarakat Batu Bara. Kemudian mampu berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara dan punya akses ke pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo.
“Jika pemimpin yang nantinya dipilih masyarakat Kab Batu Bara memenuhi indikator-indikator ini, saya optimis pembangunan daerah dan masyarakat Batu Bara, akan lebih baik lagi,” pungkasnya.
Menurutnya, kehidupan masyarakat Batubara sangat religius, maka pilihan terhadap pemimpin yang disenangi masyarakat dan bebas korupsi adalah sebuah keharusan. Masyarakat Batu Bara hendaknya jangan jatuh dua kali dalam lubang yang sama, jika nantinya harus mendapatkan bupati yang tidak bersih.
“Akan sangat memalukan jika masyarakat yang dikenal religius tetapi pemimpinnya korupsi. Di sinilah, saya menilai bahwa duet kepemimpinan sosok nasionalis – religius dapat merupakan konfigurasi menarik dijadikan ukuran. Kombinasi tersebut bisa meneguhkan pembangunan berbasis keragaman budaya sekaligus meneguhkan keberagamaan masyarakat yang sejak lama ada sebagai kearifan,” bebernya. (rur)
