akses.co – Pascapemberhentian Tuani Lumban Tobing dari jabatan Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, partai ini diwajibkan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) paling lambat September 2017. Nama Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah Sitorus (Haji Buyung) dan Wagubsu Nurhajizah Marpaung, dikabarkan mengincar jabatan itu.
Forum Penyelemat Partai Hanura, Leriadi, membenarkan, soal pelaksanaan Musdalub yang harus digelar dua bulan sejak SK penunjukan Plt Ketua DPD Partai Hanura Sumut diterbitkan pada 21 Juli 2017.
“Kalau dua bulan, berarti September 2017 musdalub harus selesai. Kita berterima kasih kepada Ketum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) atas keseriusan menjalankan roda organisasi Partai Hanura sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Hanura,” kata Leriadi pada akses.co, Jumat (28/7/2017).
Leriadi yang dikenal sebagai kader muda paling vokal yang dimiliki Partai Hanura Sumut, mengatakan, terkait musdalub, Forum Penyelamat Partai Hanura akan ikut arahan dari DPP Partai Hanura. Termasuk juga soal siapa kandidat kuat yang akan menggantikan Tuani setelah musdalub. Informasi yang diperoleh, Wagubsu Nurhajizah Marpaung dan Bupati Labura, Haji Buyung sudah menjalin komunikasi ke DPP Partai Hanura.
“Saya dengar memang Bu Nurhajizah dan Haji Buyung sangat santer dibicarakan. Karena keduanya sudah berkomunikasi dengan DPP Partai Hanura. Saya hanya berharap, setelah musdalub ini, sebaiknya aturan partai dijalankan. Jangan lagi ada yang bermain-main. Karena tidak mudah membesarkan partai ini,” kata Leriadi yang juga mantan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Binjai ini.
Di sisi lain, keputusan DPP Partai Hanura tentang DPD Partai Hanura Sumut sudah tepat. Sebab Tuani merupakan produk Pelaksana Harian (Plh) Ketum, yang dinilai menyalahi aturan. Menurutnya, ada tiga daerah yang ditindak sejak OSO menjabat Ketum DPP Partai Hanura yakni Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sumut.
“Kita sebenarnya sangat bersimpati dengan Tuani Lumban Tobing. Tapi mungkin karena ada yang bermulut manis pada beliau, dia ambil jabatan itu kemarin. Padahal dia dipilih tidak sesuai dengan AD/ART. “Kalau Pak Tuani mau maju juga di Musdalub, bisa saja. Dia harus ikuti saja aturan main di Partai Hanura. Tak ada masalah. Itu hak beliau,” terangnya.
Di samping itu, Leriadi, juga berharap setelah musdalub, pimpinan DPD Partai Hanura Sumut yang baru harus menganulir pimpinan DPC Partai Hanura kab/kota se-Sumut. “Sebab rekrutmennya tidak profesional, tidak mempertimbangkan prestasi kader. Ini juga sudah terjadi di Jawa Timur,” pungkasnya.
Diketahui, dalam SK pemberhentian bernomor SKEP/042/DPP-HANURA/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017 itu, Tuani diberhentikan dan digantikan oleh koleganya Wishnu Dewanto sebagai Plt Ketua DPD Hanura Sumut.
“Bahwa Saudara Tuani Lumbantobing sebagai Ketua Dewan Pimpinan Dewan Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas perjuangan partai, AD/ART dan kode etik Partai Hanura serta merugikan nama baik partai sehingga mengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaian visi misi partai Hanura,” demikian pertimbangan dalam surat yang ditandatangani Ketum DPP Partai Hanura, Osman Sapta Odang.
Dalam surat pemberhentian itu tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tuani. Namun surat itu memastikan hanya Tuani yang dicopot dari struktur pengurus DPD Hanura Sumut yang dibentuk sejak 2015. “Dengan berlakunya SK ini, maka SK DPP Hanura Nomor SKEP/146/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 16 September 2016 tentang susunan pengurus DPD Hanura Sumut masa bakti 2015-2020 tetap berlaku kecuali menyangkut Saudara Tuani Lumbantobing sebagai Ketua DPD Hanura Sumut,” seperti tertulis pada poin 3 keputusan tersebut.
Pada poin selanjutnya, Plt Ketua DPD Hanura yang baru ditunjuk, Wishnu Dewanto, ditugaskan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Hanura Sumut paling lambat 2 bulan setelah terbitnya surat tersebut. Wishnu Dewanto merupakan Ketum DPP Pemuda Hanura. Dia dikenal sangat dekat dengan Wiranto, pendiri Partai Hanura. (rur)
