akses.co – DPRD Sumut bersama Pemprov Sumut sedang mengkaji pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pangan. Pembentukan BUMD Pangan dinilai dapat menyerap hasil panen petani dan bisa memotong mata rantai mulai petani hingga ke pasar agar tidak terjadi gejolak harga.
Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat antara Pansus BUMD Pangan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan dan Kelautan, Biro Keuangan serta Biro Perekonomian di Ruang Rapat Komisi B DPRD Sumut, Senin (18/2).
Pimpinan Rapat Jantoguh Damanik menyebutkan, semua pihak perlu memikirkan rencana pembentukan BUMD tersebut, termasuk tentang usaha atau komoditas yang mau dijual, badan hukum dan lainnya. Namun, dia menekankan BUMD tersebut harus memiliki pola konsorsium (partisipasi banyak pihak).
“Kita ingin BUMD Pangan ini nantinya bisa melibatkan partisipasi banyak orang maupun kelompok, baik itu Gapoktan, Kab kota dan lainnya, tetapi tetap saham terbanyak itu adalah Pemprovsu. Ini penting, karena makin banyak yang menanam saham, maka makin banyak yang mengawasi dan berpartisipasi. Kalau bisa pangsa pasar kita semua PNS Pemprov Sumut,” ujarnya.
Pansus BUMD Pangan berkeinginan ada lokasi untuk pengolahan dan packaging serta Direct selling dan pasar modern. “Rapat ke depannya sudah ada nama dan tempat lokasinya, karena BUMD ada juga yang sulit mencari lahan. Makanya kita sudah mulai masuk secara teknis, sehingga ketika Perda sudah dibentuk, para direksi tidak lagi kewalahan menentukan tempat dan sebagainya,” pungkasnya.
Dia lantas mempertanyakan komoditas unggulan kepada para dinas yang bisa dijual. Namun, karena masing-masing dinas belum membawa data, maka rapat diskor.
Tetapi, Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Agustono mengatakan, jumlah produk ikan sejak PermenKP 108 tentang alat tangkap ikan, maka jumlah produksi ikan menjadi ketidakpastian. “Ikan menjadi sumber inflasi di Sibolga Tanjungbalai, maka ini dijadikan beban kalau menjadi komoditas pangan andalan kita di BUMD kita nanti,” ungkapnya.
Sedangkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyebutkan, hasil komoditi yang bisa dijadikan andalan yakni jagung, beras, bawang, cabai merah dan kecil, serta buah jeruk, durian, salak. “Ini komoditi sangat strategis yang bisa kita masukkan dalam BUMD Pangan,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Biro Hukum Sulaiman mengatakan, apapun bentuk BUMD Pangan baik koperasi dan PT adalah cocok. “Sepanjang yang mengelola ini profesional, apakah dibuat seperti BUMD biasa atau koperasi, itu bisa. Tapi perlu kami perlu tahu agar menjadi referensi kami tentang provinsi yang sudah berhasil menjalankan BUMD Pangan,” tambahnya.
Sedangkan Richard P Sidabutar meminta dinas terkait menyiapkan basis data yang kuat. “Seperti tanaman pangan ketika dia bicara komoditas maka didukung data produksi beras, dan tatanan kita sehingga kita tahu komoditas mana yang bisa dibisniskan dan sebagainya,” tambahnya. (rel/rur)
 pangan.){kind=link}