akses.co – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan tegas, akan menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, jika tidak lengkap.
“Kalau dokumen-dokumenya tidak lengkap, kita akan tegas untuk menolaknya. Jadi tidak bisa hanya judul dengan alasan nanti dilengkapi,” ungkap Hendrik Halomoan Sitompul usai terpilih sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Senin (27/11).
Hendrik menambahkan Ranperda yang diusulkan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik (Naskah Akademik). Agar DPRD Kota Medan dapat segera membahas Ranperda yang diajukan tersebut.
“Intinya, Kalau tidak, kita kembalikan.
Kita akan lihat, usulan itu hanya judul saja atau sudah lengkap NAnya. Walau NA sudah ada, kita akan lihat apakah itu hanya copy-paste (salin) dari daerah lain dan itu akan kita tolak juga. Harus dihasilkan secara real sesuai dengan kebutuhan Kota Medan,” tegasnya.
Hal itu dilakukan agar jangan sampai publik melihat kesalahan ada di DPRD Kota Medan. Seolah-olah sudah diusulkan namun tidak dibahas. “Bagaimana membahasnya kalau tidak lengkap,” ungkapnya.
Selain itu, Bapemperda juga akan selektif dalam pembahasan Ranperda. Skala prioritas membahas Ranperda yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Bukan Ranperda yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Mana Ranperda yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang diprioritaskan. Misalkan, tentang penataan pedagang kakilima, atau Perda-perda yang berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat lainya,” pungkasnya. (din)
 DPRD Kota Medan tegas, akan menolak Ranperda yang diusulkan Pemko Medan, jika tidak lengkap.){kind=link}