akses.co – Ketua Komisi VII DPR-RI, Gus Irawan Pasaribu, yang membidangi energi berkomitmen terus memperjuangkan 516 desa di Sumut yang masih gelap agar dialiri listrik.
Anggota DPR-RI daerah asal pemilihan Sumut tersebut mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Minggu (10/12), setelah melakukan kunjungan ke dua desa di pedalaman Toba Samosir yang sudah dialiri listrik pekan lalu. Gus Irawan bersama Kementerian ESDM meresmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berkapasitas 140 KW di Desa Sipagabu dan Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Sumut.
Peresmian listrik tenaga mikro hidro itu dilakukan Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana dan Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII. Hadir juga di situ Bupati Toba Samosir Darwin Siagian bersama tokoh masyarakat lainnya. Menurut Gus Irawan Pasaribu, dengan listrik tersebut sudah ada dua desa yang dialiri listrik.
“Dari pembangkit itu listrik mengalir ke 23 rumah warga. Tentu harus terus kita perjuangkan karena ternyata masih banyak sekali desa di Indonesia dan Sumut yang belum mendapatkan penerangan. Mereka gelap gulita,” tuturnya.
Dia mengatakan pemerintah berupaya menciptakan pemerataan dan memberikan keadilan misalnya dengan pembangunan PLTMH di desa-desa terisolir. Gus Irawan yang juga wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI mengatakan sudah sejak lama sebenarnya desa itu belum mendapat fasilitas listrik. “Kami masuk dan berbagi kebahagiaan untuk penyediaan listrik. Mereka warga desa menunggu dalam kegelapan. Masih banyak warga desa lain menunggu. Tidak hanya di Tobasa saja,” ungkapnya.
Ketika ditanyakan ke Gus Irawan bahwa menurut data PLN wilayah Sumut ada 516 desa di Sumut yang belum teraliri listrik, dia komit akan memperjuangkannya. Bahkan, menurutnya, di Padang Lawas ada 10 desa dan Mandailing Natal serta Tapanuli Utara ada lima desa. “Itu daerah pemilihan saya. Akan kita perjuangkan. Saya fikir dengan kondisi sekarang ketika jaringan PLN tidak menjangkau mereka, tentu pembangkit listrik mikro hidro bisa dioperasikan,” tuturnya.
Menurut dia, banyaknya desa yang belum teraliri listrik merupakan tugas PLN. Perusahaan tersebut, kata dia pasti melakukan percepatan pembangunan listrik desa yang merupakan amanah Presiden yang tertuang dalam peraturan Menteri ESDM No 38 tahun 2016. Gus Irawan mengatakan pembangunan listrik desa sangat penting untuk membuka kesempatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. “Sebenarnya PLN punya roadmap desa berlistrik. Tadinya desa berlistrik hingga tahun 2019. Kini, akan diupayakan hingga 2018,” tukasnya.
Dia menambahkan sebelumnya general manager PLN Sumut juga suah mengungkapkan roadmap program listrik desa itu dari dari total 6.110 desa yang ada di Sumut, 5.594 di antaranya sudah berlistrik dan 516 lainnya belum. “Yang saya dapatkan informasi di 2017 PLN menargetkan melistriki 194 desa. Dan 2018 program akan menyentuh 322 desa berikutnya,” kata Gus Irawan. “Bagi kami di Komisi VII ini adalah kepentingan publik. Kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi memang harus direalisasikan,” ungkapnya.
Bagaimana mungkin zaman sudah maju pesat tapi masih ada desa yang belum dialiri listrik, ungkapnya. “Penerangan desa bagian dari membuka akses agar daerah mereka tidak tertinggal. Saya tidak bisa bayangkan desa-desa yang belum punya listrik saat malam gelap gulita atau kalaupun ada penerangan hanya seadanya. Bagaimana masyarakatnya bisa maju,” ungkap dia.
Untuk akses listrik, Gus Irawan menyatakan dasar penugasan memang ada di PLN tapi melalui Kementerian ESDM pun bisa didorong untuk turut menyediakan tenaga mikro hidro. “Ini solusi paling cepat yang bisa dilakukan,” tuturnya.
Melihat data desa yang belum teraliri listrik lebih banyak di daerah asal pemilihannya Gus mengaku memaksimalkannya. “Listrik desa sudah jadi program pemerintah. Artinya semua desa akan dialiri listrik namun saya fikir butuh waktu. kita akan terus dorong pemerintah dan PLN menyediakan listrik bagi warga desa yang belum mendapatkannya,” kata dia. (rih/rel)
