akses.co – Meski sudah melakukan deklarasi damai tanpa hoax, SARA dan money politic yang dilaksanakan Bawaslu Sumut bersama paslon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Februari lalu di Taman Budaya Sumatera Utara, namun sepertinya Bawaslu bersama jajarannya tidak peka dengan kondisi lapangan.
Bagaimana tidak, foto seorang ibu rumah tangga sedang menunjukkan beras dengan logo pasangan calon Pilgubsu Nomor 2, DJOSS, viral di media sosial. Tak hanya itu, di foto lain juga terlihat kantongan beras berjejer dengan gambar paslon nomor 2.
Menyikapi ini, Koordinator Pokja Humas Sumatera Utara, Idrus Junaidi mengungkapkan, hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Usut punya usut dan beradasarkan informasi yang mereka terima, foto salah seorang ibu menggendong anaknya menunjukkan beras berlogo DJOSS ini terjadi di Gang Pelita Kampung Baru Medan Kota. Kemudian tumpukan beras ditemukan di Simalingkar Medan.
Beredarnya foto ini, kata Idrus, menunjukkan masyarakat yang tidak sepakat dengan pola-pola seperti ini.
“Kita menyesalkan, sepertinya Bawaslu tidak peduli dengan kondisi yang sudah tersebar luas di masyarakat ini. Seharusnya Bawaslu ini pro aktif, karena dia (Bawaslu_RED) sampai di tingkat kecamatan dia ada seperti Panwascam dan lainnya, harus mereka pro aktif menghentikan ini. Karena apa? tempo hari kan sudah deklarasi damai, dan salah satunya memastikan tidak ada money politic misalnya. Apakah beras ini tidak termasuk money politic? inilah yang kita herankan. Apakah baru uang baru dikatakan money politik. Katanya Sumut Bersih, tapi kenapa beras beredar,” kata Idrus ketika dihubungi Minggu (25/3/2018) sore.
Bagi-bagi sembako dengan nomor salah satu paslon apakah ini tidak dianggap money politic?
“Kita kan tidak paham-paham betul soal ini. Paling tidak, Bawaslu yang sudah pernah deklarasi ini bersama KPU dan pasangan calon sepakat pilkada damai dan paling tidak punya etika lah untuk Sumut. Kalau kita lihat sepertinya gaya atau pola Pilkada ini, katakanlah seperti DKI Jakarta dibawa ke Sumut. Jadi dibuai masyarakat dengan hadiah-hadiah, ini kan tidak pantas. Kalau pun pasangan calon membantu masyarakat, kita mendukung. Tapi ini jual beli. Kalau mau bantu, bantu aja kita dukung. Tapi kalau ini jual beli suara. Artinya, dari psikis ini seperti menjadi beban di masyarakat,” jelasnya.
Dirinya juga berterimakasih sekali kepada masyarakat yang telah melek dan memberitahukan kepada khalayak ramai soal ini.
“Artinya masyarakat tidak sepakat dengan pola-pola seperti ini. Buktinya apa? mereka viralkan (bagi-bagi sembako) ini di sosmed. Kita prihatin kepada penyerahan ini, dan menjadi tekanan kepada masyarakat, karena dari kejiwaan masyarakat pasti tertekan karena sudah menerima imbalan. Paling tidak, tim sukses-tim sukses ini sudah melakukan penganiayaan batin kepada masyarakat,” kata Idrus.
Menurut Idrus, hal itu yang merusak peradaban demokrasi.
“Kalau dia mau sosialisasi, berkunjung, membantu, silakan. Tapi pola yang dilakukan tim sukses ini merupakan pola penekanan. Jadi masyarakat yang sudah menerima, diwajibkan memilih orang yang tertera pada gambar di sembako itu,” tukas Idrus. (rel)
