akses.co – Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan dari hasil kunjungannya ke daerah-daerah selain kelangkaan premium yang dipasok ke SPBU, di berbagai daerah masyarakat juga mengadukan langkanya elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.
“Saya ketika ke daerah-daerah menemukan ada banyak sekali kejanggalan tentang pendistribusian elpiji ukuran 3 kg,” kata dia. Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Minggu (17/12).
Kelangkaan gas elpiji 3 kg ditemukannya di sejumlah daerah. “Bagi saya ini adalah adalah kegagalan manajemen logistik nasonal. Saya ingin menyampaikan elpiji itu adalah produk kebutuhan pokok masyarakat yang dipakai setiap hari yang dipasok dengan jumlah tertentu. Meningkat atau turun ada dalam statistik dan alur distribusi yang jelas,” kata dia.
Gus menyatakan kelangkaan elpiji 3 kg bukan saja di Sumut. “Tapi merata di seluruh Indonesia. Bahkan di daerah Jawa saja langka. Jakarta, Depok, Bogor juga mengalami kelangkaan. Nanti kalau kita tanyakan ke Pertamina ada saja jawabanya,” jelas dia.
Menurutnya, rantai kelangkaan sebenarnya bisa dicek.
“Bagaimana mungkin komoditas bersubsidi dan memiliki sistem pemasaran yang jelas bisa langka. Coba kita cek dimana kelangkaannya. Sebab pada prinsipnya berapa kebutuhan dan berapa dipasarkan harus terdata dengan baik,” ungkapnya.
Gus mengungkapkan kelangkaan elpiji 3 kg ini tidak terkontrol tentu juga karena pengawasan yang lemah. “Siapa yang mendistribusikan dan siapa yang mengawasi,” ungkapnya.
Dia mengatakan Komisi VII sudah mempertanyakan kelangkaan ini saat ada tim yang ikut Kunker Komisi VII ke PT Pertamina Persero RU VI Balongan yang dihadiri Perwakilan Dirjen Migas KESDM RI, Perwakilan SKK Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), GM Pertamina MOR III dan GM PT. Pertamina (Persero) RU VI di Cirebon Jawa Barat akhir pekan lalu.
“Peristiwa kelangkaan gas 3 kg bukan terjadi untuk kali pertama, oleh karenanya kita sudah meminta meminta Pertamina segera meredam kelangkaan gas 3 kg dan meninjau ulang regulasi terkait distribusi gas subsidi 3 kg agar lebih terjamin dan merata,” jelasnya.
Gus Irawan Pasaribu yang juga wakil ketua Fraksi Gerindra DPR-RI menemukan sendiri fakta di lapangan ada oknum yang bisa menguasai unit usaha suplai dan distributor gas 3 kg di wilayah tertentu. Monopoli bisnis semacam ini tidak sehat dan bisa memicu permainan harga, kelangkaan dan sebagainya, kata dia.
Menjawab soal kelangkaan gas 3 kg, Ardhi Mokobombang selaku Direksi Pertamina menjelaskan mereka sudah mensuplai gas 3 kg di atas kuota subsidi untuk mengatasi kelangkaan gas 3 kg di masyarakat. “Masalah biasanya timbul di pengecer karena mereka dibatasi saat membeli ke suplayernya. Sehingga timbul kepanikan sesaat, ditambah cepat viral sehingga masyarakat melakukan pembelian berlebih untuk stok karena khawatir kehabisan gas 3 kg,” paparnya. (rih/rel)
