akses.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mempertanyakan raibnya beberapa rekomendasi pro rakyat yang telah dihasilkan dalam rapat pembahasan KUA PPAS RAPBD 2018 beberapa waktu lalu.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alfarisi menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan terhadap RAPBD 2018, dalam rapat paripurna, Rabu (13/12/2017).
“Hal yang paling mengecewakan kami adalah banyaknya rekomendasi- rekomendasi yang telah disepakati oleh DPRD Kota Medan dan ditandatangai oleh Walikota Medan tetapi tidak tercantum dalam buku RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2018. Kami yakin, tidak dimasukkannya kesepakatan hasil pembahasan KUA PPAS kedalam buku RAPBD bukanlah sekali atau dua kali tetapi sudah sering terjadi,” paparnya.
Beberapa kesepakatan yang raib di buku RAPBD 2018 diantaranya penambahan anggaran sebesar Rp 21 milyar untuk BPJS PBI di Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk menampung 75.000 masyarakat miskin yang belum tercover BPJS dan penambahan anggaran untuk klaim unregister JKN PBI menjadi Rp 5 milyar di Dinas kesehatan.
Fraksi PKS menilai, sejumlah rekomendasi yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama yang sepatutnya masuk kedalam R APBD 2018 karena seluruh usulan yang disampaikan merupakan kepentingan masyarakat.
“Begitu juga penambahan anggaran untuk program pemberian anggaran pelayanan bagi warga pelayan masyarakat Kota Medan untuk bilal jenazah, guru maghrib mengaji, guru sekolah minggu sebesar 500.000 per bulan di bagian sosial dan pendidikan setda Kota Medan, penambahan 300 rumah untuk program bedah rumah pada Dinas Perkim,” ungkapnya. (din)
