BATU BARA, aksesco.id – Puluhan pedagang Pasar Delima Indrapura yang akan mendapatkan los (lapak) berjualan menggelar unjuk rasa mencegah eksekusi revitalisasi pasar.
Para pedagang juga menagih komitmen Kadis Naker Perindag untuk verifikasi ulang pedagang Pasar Rakyat Delima Indrapura, agar penerima manfaat tepat sasaran.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan (Disnaker Perindag) Kabupaten Batu Bara mengeluarkan surat himbauan kepada Ketua Tim Peduli Pedagang Pasar Delima Indrapura agar mengosongkan Pasar Delima Indrapura yang baru direvitalisasi karena akan segera dioperasikan.
Dalam himbauannya, Kadisnaker Perindag Buhari Imran menyebutkan, bahwa sehubungan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan Pasar Rakyat di Kabupaten Batu Bara khususnya Pasar Rakyat Delima Indrapura.
“Berkenan dengan hal tersebut Disnaker Perindag Kabupaten Batu Bara menghimbau kepada saudara agar menurunkan spanduk-spanduk liar dan posko liar yang yang terpasang di sekitar bangunan Pasar Rakyat Delima Indrapura tanpa izin dalam waktu 3 hari sejak surat ini disampaikan, karena Pasar Rakyat Delima Indrapura akan segera dioperasikan,” tulis Buhari dalam surat himbauannya.
Karena tenggang waktu telah terlewati, Disnaker Perindang telah melaksanakan eksekusi pada Selasa (14/11/23).
Sontak 27 pedagang yang akan mendapatkan kios di Pasar Delima Indrapura yang baru direvitalisasi ini, menggelar unjukrasa mencegah eksekusi.
Seorang pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah dituntut tanggap atas permasalahan yang berada dibawah naungan OPD-nya.
Namun Kadisnaker Perindag Kabupaten Batu Bara Buhari Imran malah memberi jawaban nyeleneh (ngelantur) saat dikonfirmasi wartawan terkait kisruh pembagian kios Pasar Delima Baru Indrapura Kabupaten Batu Bara.
“Saya capek satu harian menjawab pertanyaan orang media,” ucapnya di ujung pembicaraan saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya, Rabu (15/11/23).
Buhari mengatakan akan memberikan kronologis peristiwa Pasar Delima melalui Kabid.
“Nanti biar Kabid menyampaikan kronologinya”, ucapnya lagi.
Sebelumnya pada unjuk rasa tersebut, Ketua Tim Peduli Pasar Delima, Raya Napitupulu mengatakan, bahwa mereka (pedagang) tidak akan membubarkan posko karena kesewenang-wenangan mereka, karena belum ada Verifikasi data pengguna.
“Kami inginkan adalah kebersamaan hak yang sudah kami dapatkan. Kami inginkan adalah hak kami sebagai korban kebakaran, agar Dinas Perindag dapat berlaku adil,” ujar Raya.
Pedagang berharap, agar ada dialog dari Dinas Perindag untuk mendudukkan para pedagang dengan adil, agar semua persoalan mendapatkan solusi,
“Kami harapkan Dinas Perindag duduk bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Zamal Setiawan sebagai Kuasa Hukum Pedagang saat di wawancarai, mendorong untuk kedinasan terkait, mendudukkan persoalan ini secara arif dengan cara musyawarah.
“Sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan dengan ombudsman perwakilan sumut kemaren,” tutup Zamal. (team/firs)
