akses.co – Untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk melakukan langkah-langkah strategis.
Hal itu diungkapkan oleh Herri Zulkarnain sebagai juru bicara Fraksi Demokrat saat rapat paripurna tentang pendapat umum fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/10/2017).
Herri Zulkarnain mengungkapkan berbagai langkah-langkah yang harus dilakukan Pemko Medan untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah diantaranya melanjutkan hingga tuntas validasi wajib retribusi sampah, mengevaluasi retribusi 53 pasar tradisional yang dikelola Pemko Medan dan Pemko Medan harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran Perda.
“Masalah retribusi sampah, jumlah WRS yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah rumah tangga di Kota Medan. Sedangkan masalah pasar tradisional, kontribusi dari PD Pasar ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan relatif sangat kecil, yakni hanya Rp 78 juta lebih dari 53 pasar tradisional. Artinya, masing-masing pasar hanya terbebani Rp 49 ribu per harinya,” ungkapnya.
Belum lagi masalah pelanggaran Perda. Fraksi Demokrat menilai Satpol PP selaku pihak yang bertanggungjawab dalam menindak pelanggaran Perda harus bersikap tegas, baik yang berhubungan dengan pemasangan papan reklame, bangunan bermasalah, parkir liar dan lainnya.
“Selama ini, yang kita lihat seperti ada pembiaran, sehingga terkesan Pemko Medan tidak berdaya melakukan tindakan,” paparnya. (din)
