MEDAN, akses.co – KNPI Sumut ingatkan Dosmar Banjar Nahor tidak gunakan kekuasaan untuk penjara aktivis di Humbahas. Dosmar harus lebih fokus urus food estate yang belakangan banyak dinilai gagal.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir, Kamis (14/10). Sebelumnya, Richard Siburian mahasiswa Institut Teknologi Medan (ITM) asal Humbahas dilaporkan Dosmar Banjarnahor Bupati Humbang Hasundutan ke Polres Humbahas atas ragam tuduhan.
Ronggur mengatakan, pengaduan Dosmar terhadap sejumlah aktivis ke Polres Humbahas adalah sikap otoriter penguasa untuk membungkam aspirasi dan kritik yang disampaikan untuk pembenahan di Humbahas.
“Ini aneh, aksi menyampaikan aspirasi malah dipolisikan. Bahkan karena tidak suka rumah Dinas nya dimasuki sejumlah aktivis juga jadi salah satu delik aduan, feodal sekali itu,” kata Ronggur.
Ronggur menilai terlalu berlebihan jika dikatakan sejumlah aktivis masuk ke rumah Dinas Bupati secara paksa dan kemudian itu jadi salah satu delik aduan tertulis Dosmar ke Polres Humbahas.
Menurutnya, setiap rumah Kepala Daerah pasti ada pengamanan dan kalaupun masyarakat berkunjung ke rumah Dinas Bupati, dimana salahnya?
“Rumah Dinas itu kan dibangun pakai uang rakyat, disemen dari memeras keringat rakyat, lebay sekali mengadukan masyarakat ke Polisi hanya karena ingin menyampaikan aspirasi ke rumah Dinas Bupati,” kata Ronggur.
Kata Ronggur, ketimbang sibuk melaporkan masyarakatnya ke Polisi, baiknya Dosmar fokus saja mengurus food estate di daerahnya. Sesuai dengan Surat Nomor: B-1856/MENKO/MARVES/AJ.00/IV/2021, Dosmar ditunjuk sebagai penanggungjawab food estate di Humbahas.
“Tugas sebagai penanggungjawab itu jauh lebih penting ketimbang melaporkan warganya sendiri ke Polisi. Dengan Dosmar bertanggungjawab, setidaknya ada harapan agar food estate berhasil dan anggaran ratusan Miller dari APBN yang digelontorkan di Humbahas tidak terbuang sia-sia,” tutup Ronggur. (ggs)
