akses.co – Asosiasi Pengusaha Bumiputra Nusantara Indonesia (Asprindo) Sumut mengkampanyekan pentingnya sertifikasi halal produk dalam mengembangkan dan memajukan sebuah usaha. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan Undang-Undang No 33/ 2014 tentang Produk Jaminan Halal (JPH) pada Oktober 2019.
Kehadiran UU tersebut akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam mendapatkan barang atau produk yang diinginkan sekaligus menjadi peluang bagi pelaku usaha sebab menawarkan indusrti yang sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar makanan namun juga obat-obatan, kosmetik dan produk-produk rumahan.
Hal ini terungkap dalam seminar dan workshop dalam rangkaian pelantikan Dewan Pengurus (DPW) Asprindo Sumut periode 2018-2023 di Garuda Plaza Hotel, Sabtu (8/12).
Narasumber , Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI Sumut Prof.Basyaruddin,MS, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan Sacramento, Ketua Dewan Pengawas Asprindo, P.Herman Harianja, Ketua KADIN Ivan Iskandar Batubara, Muchlis Bachrani, CEO Pachira Grup yang membawakan topik memenangkan pasar produk olahan industri agro dengan keunggulan distingtif.
“Ini menjadi prioritas kita. Mudahan-mudahan langkah awal untuk mengkampanyekan atau mensosialiasaikan sertifikasi halal di Sumut,”, kata Ketua Asprindo Sumut, Rafriandi Nasution disela seminar dan workshop bertema “Sumut bermartabat Menuju Wajib Halal Indonesia 2019”.
Langkah ini sebutnya, sebagai upaya mendorong pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memiliki inisiatif, kreatif dan inovasi dalam mengembangkan produk-produk halal di Sumut yang selama ini masih tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia dalam hal konsep halal apalagi pariwisata halal. Bahkan hingga saat ini di Sumut baru Pemko Medan yang memiliki Perda Halal.
Dengan konsep halal bisa meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi. Baik produknya secara pribadi maupun produk domestik bruto (PDB) untuk Sumut ataupun nasional. Sehingga ekonomi bisa tumbuh diangka yang signifikan, diatas rata-rata nasional 5, 6 atau 5,7%. Bahkan dengan sertifikasi halal ini pada posisi produk bisa berkontribusi mendongkrak omzet 10% hingga 20%,sebut Rafriandi.
Rafriandi menyebutkan,lebel halal sebenarnya bukan hanya miliknya umat Islam tapi sangat bermanfaat bagi semua umat agama,sebab wajib halal sifatnya universal. Dengan berbagai data dan fakta, wajib halal mampu mengangkat perekonomian dan bisnis pelaku usaha.
Dia mencontohkan oleh-oleh khas Medan seperti Bika Ambon, Bolu Meranti di Jalan Mojopahit Medan merupakan sentra penjualan kue bika ambon di Medan. Seluruh warga dari berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara tetangga hampir dipastikan akan membeli oleh-oleh bika ambon bila berkunjung ke Medan,”ujarnya.
Awalnya para pengusaha keturunan Tionghoa mendominasi bisnis oleh-oleh bika ambon. Namun setelah Zulaikha memperoleh sertifikat halal, produk Zulaikha laris manis. Bahkan mendominasi penjualan bika ambol di sentra penjualan bika ambon di Jalan Mojopahit,”ucapnya.
Bolu Meranti, oleh-oleh khas Kota Medan juga melakukan hal serupa. “ Pemilik bisnis bolu meranti adalah pengusaha keturunan Tionghoa. Namun si pengusaha ini sadar akan pentingnya wajib halal pada produk-produknya. Setelah mendapatkan sertifikat halal maka omzet penjualannya semakin meningkat. Ada trust, ada kepercayaan dari publik kepada bolu meranti yang dijajakan,”ujarnya.
Di masa mendatang, Rafriandi juga mendorong prinsip-prinsip halal diterapkan pada bisnis lainnya, seperti pariwisata halal yang terbukti sukses diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Korea Selatan dan daerah lainnya.
Dalam rangkaian pelantikan tersebut, Ketua Asprindo Sumut Rafriandi nandatangani nota kesempahaman (MoU) dengan Direktur LPPOM MUIProf Basyaruddin MS, Direktur Bisnis dan Syari’ah PT Bank Sumut,Tengku Mahmud Jeffry dan Kepala Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan, M Nizam ST MA.
Ketua KADIN Sumut Irvan Iskandar Batubara menyebut industri halal Indonesia masih jauh tertinggal dengan Malaysia. Padahal peluang ditawarkan industri itu sangat luar biasa, tidak hanya soal makanan, obat-obatan, kosmetik juga produk-produk rumahan.
Berdasarkan Hexa Research tahun 2017, pada 2024 nanti industri lifestyle halal diperkirakan mencapai valuasi sebesar $12,4 T.
Masih berdasarkan data Hexa, diperkirakan market size per industri di tahun 2022, untuk makanan halal mencapai $1,93 T, perbankan/ Islamic finance ($3,8 T), muslim/modest fashion ($373miliar), kosmetik halal ($83 M), travel halal ($ 283 M), media dan rekreasi halal ($281M).
Indonesia belum masuk 10 besar dalam industri halal food.Begitu dengan industri modest fashion, halal media dan rekreasi. Sedangkan industri travel halal di urutan 4 dan industri kosmetik halal, Indonesia di urutan 8, Islamic Finance di urutan 10.
Ivan Iskandar juga menyebut kesadaran mengkonsumsi produk halal sejauh ini masih rendah. Sebab konsumen dalam membeli satu produk umumnya masih berdasarkan trust (kepercayaan) dan harga. Bukan melihat apakah produk tersebut sudah berstandar produk halal seperti hygienic dan sehat.
“Ini yang saya amati dari prilaku konsumen Islam. Ini menarik dan kesalahan terjadi di diri kita,” ujarnya.
Mengkonsumsi produk halal bagi masyarakat beragama Islam, bukanpilihan melainkan keharusan. “Ini penting untuk dipahami”, ucapnya.
Untuk itu, regulasi wajib halal 2019 merupakan peluang usaha yang bisa ditangkap.Karenanya, pelaku usaha sebagai produsen penting untuk meningkatkan wawasannya selain pro aktif menyampaikan pentingnya mengkonsumsi produk halal.
Prof Basyaruddin memandang di Sumut dengan jumlah 2,8 juta UMKM yang ada, jumlah yang sudah memiliki sertifikat halal masih dibawah 1%.Dengan sertifikasi halal diyakini mampu meningkatkan daya saing, memberikan kepastian kepada umat untuk memberikan jaminan halal, menjadikannya sebagai ibadah. “Ini adalah sebuah edukasi manajemen produksi yang diajarkan secara terukur,”ujarnya. Halal ini tidak sama dengan kualitas sebab halal adalah hukum sedangkan kualitas adalah proses.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengapresiasi langkah Asprindo Sumut mensosialisasikan jaminan produk halal.Kehadiran Asprindo memberi warna pemikiran baru bagi organisasi pengusaha dan profesional di Indonesia dalam memajukan pengusaha.
Asprindo dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi dengan menciptakan banyak wirausaha muda, mandiri dan profesional.
Ketua Umum DPP Asprindo Jose Rizal berharap program Asprindo bisa berjalan di Sumut seperti kerjasama dengan Bulog. Asprindo mendorong pengusaha pribumi untuk bangkit,berkembang dan berjalan usahanya , tidak tergantung dengan proyek-proyek tapi bisa mandiri.
Pengurus Asprindo Sumut , Ketua Rafriandi Nasution, Sekretaris M Nazmi Matondang, Bendahara Didit Andiko ST, Wkl.Ketua Bidang Organisasi, Rudi Ansyari Siregar, Wakil Ketua Bid.Hubungan Kerjasama antar Lembaga Denny Syahrial ,Wkl.Ketua Bidang Humas Khairul Muslim,Wkl. Ketua Bid.SDM dan Pembinaan Tenaga Kerja, Herlinawati Harahap, Wkl.Ketua Bid. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Agrobisnis, M Fadli Abdina, Wkl. Ketua Bid. Perumahan dan Pertanahan, Sofiah, Wkl. Ketua Bid. Perindustrian dan Investasi, Rita Maizar, Wkl.Ketua Bidang Perdagangan dan Ekspor Impor, Kabir Bedi, Wkl. Ketua Bid. Pengembangan UKM dan Koperasi Azri Smak,Wkl.Ketua Bid. Maritim, Kelautan dan Perikanan, Budi Aswin Lubis, Wkl. Ketua Bid. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas, Koko Handoko, Wkl. Ketua Bid. Promosi, Pariwisata dan Seni Budaya, Putri Nasution, Wkl.Ketua Bid. Infrastruktur dan Properti, Fitri Hafsari Novi Yanti, Wkl.Ketua Bid. Pengangkutan, Transportasi dan Pergudangan, Faisal Lubis, Wkl.Ketua Bid. Pengembangan Tehnologi Informasi Multimedia dan e Commerce, Wakil Sekretaris, Ismail Hasibuan, Wakil BendaharaAgus Edi Harianto
Seputar ASPRINDO
ASPRINDO merupakan WADAH persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia didirikan atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi dan kepercayaan – bukan organisasi politik dan atau bagian/afiliasi dari partai politik.
ASPRINDO didirikan di Jakarta 28 Februari 2018. ASPRINDO bertekad menuju satu tujuan : menjadikan pengusaha bumiputera nusantara Indonesia yang berada dalam jajaran masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia internasional, terdiri dari berbagai sektor usaha bisnis dan industri bersama para stakeholders akademisi, peneliti, dan aktivis sosial serta pemberdayaan masyarakat menyatakan bersatu berhimpun dalam satu wadah organisasi Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO)
Visi ASPRINDO :
Terwujudnya pengusaha bumiputera yang mandiri, sejahtera, adil dan produktif guna membangun daya saing dalam dunia usaha.
Misi ASPRINDO:
Memperkuat peran usaha bumiputera, khusus UMKM sebagai dasar perekomian nasional.
Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan lintas sektor, regional, Internasional dalam percaturan ekonomi global serta memfasilitasi partisipasi pengusaha UMKM Indonesia dalam expo/pameran berskala lokal, nasional dan internasional.
Mengakselerasi pengembangan potensi usaha dan bisnis kesemua wilayah dalam mendukung ekonomi wilayah yang berdampak positif pada regional development.
Meningkatkan kompetensi, keterampilan dan produktifitas serta memberikan perlindungan usaha dan advokasi sehingga terwujud peluang kerja serta penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
