akses.co – Anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Surianto menilai penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menilai Kota Medan sebagai Kota Layak Anak (KLA) sangat jauh berbeda dengan kenyataan.
Karena, Butong sapaan akrab Surianto menilai fasilitas tempat bermain anak yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Pemberian penghargaan itu, apa kriterianya? Boleh kita hitung seberapa banyak taman bermain anak yang ada di kota ini. Kalau pun ada, taman-taman itu menjadi tempat mangkalnya muda’mudi bersama pasangannya. Itu kan nggak bagus kalau dilihat anak-anak. Bisa berpengaruh pada mental mereka,” ungkap politisi Gerindra itu, Kamis (26/07/2018).
Politisi Gerindra Kota Medan ini menilai, pemberian penghargaan KLA kepada Pemko Medan terkesan seperti bermain lotre dan dipaksakan. Seharusnya pihak Kementerian PPPA melihat langsung kondisi fasilitas anak yang ada di Kota Medan, sebelum memutuskan memberikan penghargaan itu.
“Kalau saya melihatnya, penghargaan ini seperti ecek-ecek. Hanya agar kepala daerahnya senang. Banyak penghargaan yang diberikan pemerintah pusat ke Pemko Medan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” paparnya.
Surianto pun meminta kepada Pemko Medan untuk tidak membohongi diri sendiri dan masyarakat dengan segala bentuk penghargaan yang diterimanya.
“Alangkah baiknya jika kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Wali Kota dibuktikan dengan tindakan nyata. Contohlah Kota Surabaya yang terus berbenah sehingga menjadi kota terbaik di ASEAN,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri PPPA Republik Indonesia, Yoha Yambise, memberikan penghargaan KLA kategori Pratama 2018 kepada Pemko Medan di Jawa Timur, Senin (23/07/2018) kemarin. Penghargaan tersebut diberikan, lantaran Kota Medan dianggap sudah memenuhi kriteria sebagai kota yang peduli terhadap tumbuh kembang anak.
Selain Kota Medan, ada 177 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan KLA dengan berbagai kategori dari Kementrian PPPA. Untuk kategori Pratama sebanyak 113 kabupaten kota, Madya 51 kabupaten kota, Nidya 11 kabupaten kota dan Utama 2 kabupaten kota.
Kementerian PPPA mencatat, baru sekitar 35 persen dari total 508 kabupaten/kota yang ada di Indonesia menuju KLA. Oleh karenanya melalui penghargaan yang diberikan tersebut, Menteri PPPA berharap dapat menjadi spirit dan motivasi bagi kabupaten kota yang belum mendapatkan KLA untuk berbenah. (din)
