akses.co – Pimpinan DPRD Kota Medan menyetujui untuk menggulirkan kembali Panitia Khusus (Pansus), karena banyaknya aset milik Pemerintah Kota Medan yang terancam dimiliki pihak lain.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, SH mengungkapkan penyelamatan aset Pemko Medan sangat diperlukan mengingat sampai saat ini banyak aset Pemko Medan yang berpotensi lenyap.
“Melihat potensi ini, kita melihat perlu kembali digulirkan Pansus Aset ini,” papar Burhanuddin kepada wartawan saat ditanya persoalan aset di Kota Medan, Selasa (24/07/2018).
Burhanuddin menambahkan penyelamatan aset harus terus dilakukan dan DPRD yang terikat dengan fungsi pengawasan memiliki peran sangat penting untuk menyelamatkan aset Pemko Medan itu.
“Kita akan terus mendorong supaya aset Pemko Medan diinventarisir,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengungkapkan pihaknya mengharapkan permasalahan aset Pemko Medan bisa segera dituntaskan. “Dari apa yang kita dengar soal potensi aset Pemko Medan yang terancam hilang, kita mengharapkan aset pemko Medan perlu segera diinventarisir,” ungkapnya.
Sementara itu pakar hukum pertanahan yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Syafruddin Kalo, SH, M.Hum mengatakan banyak Hak Guna Lagan (HPL) yang kini dalam penguasaan Pemko Medan tidak lagi diurus.
Syafrudin menambahkan banyaknya aset yang berada ditangan pemerintah pada akhirnya tidak jelas pengelolaannya dan pada akhirnya raib.
“Banyak HPL Pemko Medan yang tidak diurus, kalau dihukum pertanahan, pembiaran itu bisa menghilangkan haknya,” jelasnya. (din)
