akses.co – Masalah infrastruktur masih menjadi hal yang paling banyak diadukan oleh masyarakat saat reses I tahun anggaran 2018 anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan diantaranya di Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Perjuangan.
Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mewakili anggota dewan dari Dapil IV, dalam rapat paripurna, menyampaikan hasil laporan reses I 2018 di gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/06/2018).
“Seperti jalan rusak di kawasan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan dan Jalan Sentosa Lama. Masalah air juga melanda warga di sana, air kucuran PDAM Tirtanadi itu hanya hidup di jam-jam tertentu saja,” ungkapnya.
Selain itu, di Jalan Sei Kera, warga minta perbaikan drainase dan perbaikan jalan. Masyarakat juga meminta dilakukan perawatan lampu jalan setiap 3 bulan, karena banyak rusak dan mengakibatkan rawan kriminalitas.
Di rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Iswanda Nanda Ramli dan dihadiri Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution itu, Paul meminta agar Pemko Medan memiliki konsep pembangunan yang jelas, agar tak saling tumpang tindih.
“Pembetulan jalan rusak diharapkan tak hanya sekedar tambal sulam saja, karena mengakibatkan jalan makin tinggi dan berdampak ke rumah warga yang sering ketiban curah air,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan KTP juga masih banyak masalah, karena biaya pengurusannya mahal. Juga masalah BPJS, banyak penyakit yang tidak tertampung dalam BPJS.
“Dimohonkan juga kepada walikota agar tidak mempersulit pengurusan KTP, KK dan lainnya seperti di Kecamatan Medan Tembung,” paparnya. (din)
